Gaji Honorer Saja Rp 4,2 juta Abaikan PPPK, PNS Yes. Wah wah wah, andai saja wacana tersebut mewabah di seluruh Bumi Zamrud Khatulistiwa, so pasti para guru Non PNS K2 tidak akan melirik untuk mengikuti P3K. 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim baru-baru telah menabuh gendang bahwa akan membuka pintu lebar-lebar kepada seluruh honorer K2 maupun non kategori untuk mengikuti seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) pada tahun 2021 mendatang. 

Formasi PPPK tahun mendatang, Mendikbud berencana akan merekrut sebanyak satu juta honorer. Sayangnya angin segar yang diberikan Pemerintah ini, tidak semua honorer K2 menyambutnya dengan positif

Menurut Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Timur Eko Mardiono mengatakan pernyataan yang dilontarkan Mendikbud tidak sejalan dengan keinginannya. Bahkan dia optimistis, masih banyak honorer K2 yang ingin berjuang mendapatkan status PNS bukan PPPK. 

"Monggo yang mau ikut PPPK. Saya bebaskan untuk memilih, ikut boleh, enggak ikut ya enggak apa-apa. Namun, saya tetap berjuang untuk PNS selagi revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) masih masuk Prolegnas DPR RI," kata Eko Mardiono dikutip dari JPNN.com, Selasa (17/11). 

Posisi PPPK ini sangat rentan diberhentikan. lanjutnya dari pada menjadi PPPK, lebih baik memilih menjadi honorer. Sebab menurutnya kesejahteraan honorer di tempat kami (Surabaya) lebih terjamin dibandingkan jadi PPPK

Baca Juga: Masa Kontrak Kerja PPPK Bervariasi, Ada Apa Dengan Pemda?

"Sekarang kami dapat Rp 4,2 juta per bulan. Kalau jadi PPPK tidak sebegitu mah jumlahnya,"cetusnya. Eko menambahkan, PPPK itu jatah untuk para pelamar umum

PNS untuk honorer K2 yang sudah lama mengabdi puluhan tahun. Keyakinan para tenaga kependidikan di Surabaya, dikarenakan ada janji DPR untuk merevisi UU ASN

Gaji Honorer Saja Rp 4,2 juta Abaikan PPPK, PNS Yes

Bahkan Eko juga menyebutkan, masih banyak pengurus PHK2I yang menginginkan PNS dan konsisten berjuang untuk tetap berkeinginan menjadi PNS. 

"Kami masih bisa mengerahkan ribuan orang untuk berjuang agar PNS bisa di tangan. Selama masih ada celah jadi PNS akan kami perjuangkan," tegasnya. 

Eko juga yakin bahwa pemerintah tidak akan bisa menyingkirkan begitu saja status honorer K2 hanya karena tidak mau mengikuti dan mendaftar seleksi PPPK di tahun 2021 nanti

Apalagi larangan Pemerintah Pusat untuk merekrut honorer juga tetap dilanggar. Hal inilah yang menyebabkan total jumlah honorer bukannya berkurang malah makin membengkak. Namanya juga politik, kata Eko, bisa berubah-ubah. Seharusnya pemerintah harus adil dan bijak, selesaikan dulu honorer K2 sesuai dengan masa pengabdiannya

"Kalau tidak bisa diangkat menjadi PNS, iya angkat semua honorer K2 tanpa syarat jadi PPPK. Itu namanya solusi, mengatasi masalah tanpa masalah," pungkas Eko Mardiono.

Semoga semangat juang salah satu Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Timur, Eko Mardiono ini membuahkan hasil dan mohon do'a agar jeritan tangis para honorer K2 di seluruh Nusantara yang selama ini sudah mengabdikan dirinya menjadi motor penggerak untuk para penerus bangsa. Amin amin ya robbal alamin.

sumber: JPNN.com  

Subscribe to receive free email updates: